968kpfm, Samarinda - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Balikpapan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Strategi Antisipasi dan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Wilayah Kaltim dan Kaltara" yang berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (4/12).

Forum ini memberikan ruang bagi seluruh stakeholder terkait dan lapisan masyarakat untuk berbagi pandangan, gagasan, dan pengalaman demi menciptakan solusi bersama dalam menyiapkan strategi antisipasi, serta penanganan pengungsi luar negeri di Kaltim-Kaltara.

Kepala Rudenim Balikpapan, Danny Ariana, menerangkan, tema yang diangkat coba dirembukkan sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks terkait isu pengungsi di wilayah Kaltim-Kaltara. Sebagai lembaga yang berperan dalam pengelolaan isu pengungsi, Rudenim Balikpapan memiliki tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang humanis, komprehensif, dan efektif.

"Saat ini, memang kami belum menerima pengungsi secara langsung. Namun, kami tetap bersiap menghadapi kemungkinan tersebut melalui koordinasi intensif dengan instansi terkait. Persiapan kami mencakup penyusunan strategi dan langkah antisipasi yang mengutamakan prinsip hak asasi manusia, serta memastikan proses pemulangan dan rehabilitasi berlangsung sesuai peraturan yang berlaku," jelas Danny, Rabu (4/12).

Hal itu dilakukan, kata Danny, agar jangan para pengungsi dari luar negeri merebak di Benua Etam, terlebih Kaltim sudah menjadi bagian dari ibu kota negara. Sehingga tantangan ini haru bisa diatasi untuk menjaga kondisi di Kaltim tetap kondusif.

Bukan tanpa alasan Danny berkata demikian, mengingat tiga daerah dari Indonesia, yakni Provinsi Aceh, Riau dan Sumatera Utara banyak kedatangan pengungsi luar negeri yang ingin mencari keamanan dan suaka dari negara ketiga.

"Tercatat sekitar 277 pengungsi Rohingya yang dimobilisasi ke Pekanbaru, Riau, dilapangan terbuka. Masalahnya, mereka disana mulai menghilang jejaknya. Jadi kami melakukan langkah antisipasi karena tidak menutup kemungkinan mereka datang ke Kaltim dan berbuat onar," bebernya.

Danny menekankan bahwa peran masyarakat, sangat penting dalam mendeteksi adanya pengungsi luar negeri yang masuk ke Kaltim. Menurutnya, memang sekarang sudah ada Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun aturan tersebut sifatnya hanya dilakukan ketika terdesak saja.

"Makanya yang saya tau Perpres ini sedang direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Danny berharap, diskusi yang berlangsung dalam FGD ini dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan strategis di tahun 2024 dan seterusnya terkait strategi antisipasi dan penanganan pengungsi luar negeri di Kaltim-Kaltara.

"Semoga hasil dari pertemuan ini membawa solusi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika pengungsi di wilayah ini," pungkasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul