News
Tolak Komersialisasi Pendidikan, Puluhan Emak-emak Geruduk Kantor Gubernur Kaltim
Benua Etam
Foto: Puluhan emak-emak Berdaster melakukan unjuk rasa memprotes adanya komersialisasi di lingkungan Pendidikan. (KPFM/Fajar)
968kpfm, Samarinda - Ada pemandangan unik di depan Kantor Gubernur Kaltim yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (24/7). Terlihat puluhan emak-emak yang mengenakan daster melakukan unjuk rasa dengan membawa beberapa sayur mayur dan poster-poster bernada protes.
Adapun tujuan puluhan emak-emak ini berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim untuk menyuarakan penolakan terhadap komersialisasi pendidikan, utamanya terkait jual beli buku paket di lingkungan sekolah yang memberatkan orang tua siswa.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Nina Iskandar menuturkan, unjuk rasa ini merupakan bentuk kegeraman beberapa emak-emak yang anak-anaknya diminta untuk membeli buku paket oleh sekolah. Bahkan sebelumnya ada upaya intimidasi dari sekolah apabila isu ini terangkat di media massa.
"Katanya kalau ada masuk media massa, wajah-wajah yang terlihat saat demo akan ditandai, dan anaknya akan dikeluarkan," ungkap Nina, Rabu (24/7).
Nina menekankan, kedatangan pihaknya di Kantor Gubernur Kaltim untuk menagih janji negara yang menjanjikan bahwa sekolah negeri itu gratis. Namun fakta di lapangan ternyata tetap ada biaya pendaftaran yang dipungut, meski tidak semua sekolah melakukan demikian.
Selanjutnya, mengenai buku paket wajib. Nina menyampaikan bahwa sampai saat ini masih banyak wali murid yang dibuat pusing gara-gara disuruh membeli buku wajib yang harganya cukup mahal. Hal itu dijumpai di sekolah negeri yang berada di Samarinda.
"Makanya kami menuntut ketransparansian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan penyaluran dana BOS. Kalau tidak salah di Kaltim ada 20 persen dari dana BOS yang dialokasikan khusus untuk pengadaan buku paket. Tapi itu ke mana? Yang ada orang tua murid tetap disuruh bayar buku paket, entah itu wajib atau bukan, terus juga LKS. Belum lagi seragam-seragamnya. Ini biayanya tidak main-main, Rp 5 juta untuk 1 anak," bebernya.
Oleh sebab itu, Nina sangat berharap tuntutan mereka bisa direspon dengan baik oleh Pemprov Kaltim untuk menegur sekolah-sekolah yang masih melakukan pungutan liar terhadap murid-muridnya, supaya masalah klasik ini tidak terjadi lagi.
Penulis: Fajar
Editor: Maul