News
Belum Terencana Dengan Baik, Isran-Hadi Sindir Program Gratispol
Politik
Foto: Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Nomor Urut 1, Isran Noor dan Hadi Mulyadi dalam debat perdana. (KPFM/Fajar)
968kpfm, Samarinda - Debat publik perdana calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024 antara pasangan calon nomor urut 1, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, serta pasangan calon nomor urut 2, Rudy Masud dan Seno Aji, berlangsung seru di Plannary Hall, Kompleks Gelora Kadrie Oening Samarinda, Rabu (23/10).
Adapun tema yang diangkat dalam debat perdana ini adalah penguatan pondasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua pasangan calon saling beradu ide dan gagasan untuk meyakinkan masyarakat Kaltim untuk memilih mereka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November mendatang.
Isran-Hadi selalu menggaungkan tentang kelanjutan program Kaltim Berdaulat jilid 2. Sementara Rudy-Seno terus menekankan program Gratispol dalam setiap sub tema debat yang ditanyakan oleh panelis.
Dalam konferensi pers usai debat, Calon Gubernur Kaltim nomor urut 1, Isran Noor menyampaikan bahwa pelaksanaan debat ini sudah bagus. Namun karena waktunya terbatas maka penjelasan mengenai visi dan misi tidak sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat Kaltim.
"Silahkan masyarakat bisa menyimpulkan sendiri bagaimana hasil debat pertama ini. Tapi pada intinya sesuai dengan tema yang diangkat yakni pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang paling menghambat untuk menjalankan program ini adalah masalah korupsi," tegas Isran, Rabu (23/10).
Sementara itu, calon Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 1, Hadi Mulyadi, mengkritisi program Gratispol yang selalu digaungkan kompetitornya dalam setiap perdebatan. Menurut Hadi, dalam perdebatan tadi dirinya bisa menilai bahwa program Gratispol masih belum terencana dengan baik.
Hadi sempat menyinggung program haji dan umroh gratis yang diserukan pasangan Rudy-Seno. Dari pertanyaannya itu, Hadi dapat melihat bahwa pasangan itu baru akan mempersiapkan nomenklatur dan aturannya setelah mereka terpilih.
"Baru satu pertanyaan saya tanya, ternyata nomenklatur dan aturannya baru mau dibuat nanti. Artinya semua tidak terencana dengan baik. Oleh sebab itu saya ingatkan bahwa APBD kita itu ketat secara sistem. Kita tidak boleh membuang anggaran satu rupiah pun kalau tidak ada aturan atau nomenklaturnya," ucap Hadi.
Lebih lanjut, Hadi menekankan bahwa pemerintah memiliki beberapa program yang bisa diberikan gratis kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Contohnya BPJS Ketenagakerjaan gratis kepada pekerja, dimana biaya preminya ditanggung pemerintah, dan masyarakat bisa menerima manfaat seperti santunan kecelakaan, kesehatan, kematian dan hari tua.
"Kami tidak mau membodohi masyarakat dengan semua program serba gratis. Sehingga seolah-olah semua persoalan di Kaltim jawabannya hanya Gratispol," tutup Hadi.
Penulis: Fajar
Editor: Maul