968kpfm, Samarinda - Pemkot Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengosongan bangunan sekretariat DPD Golkar Samarinda yang berlokasi di Jalan Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Jumat (20/8).

Pemkot menilai, bangunan yang telah lama ditempati oleh partai berlogo pohon beringin ini merupakan aset miliknya.

Namun, misi Satpol PP Samarinda mengosongkan gedung tersebut terhambat. Itu karena perwakilan pengurus Partai Golkar melakukan negosiasi.

Audinesi terjalin antara pengurus Partai Golkar dengan Wali Kota Samarinda. Wakil Kepala Bidang Hukum DPD Partai Golkar Samarinda, Lasila menjelaskan hasil pertemuan.

Lasila menyebutkan, hasil audiensi tersebut telah menuai kesepakatan bahwa tidak ada penyegelan di sekretariat DPD Golkar Samarinda. "Sebetulnya kesepakatan ini akan kami buat. Intinya kami serahkan sekretariat kepada Pemkot Samarinda," ucap Lasila, Jumat (20/8).

Dalam pertemuan ini juga, kata Lasila, pihaknya mendapat perpanjangan waktu hingga satu pekan, guna mengangkut barang-barang yang masih tersisa di sekretariat.

Ketika disinggung soal di mana Kantor DPD Golkar Samarinda akan berdiri, Lasila tidak bisa menjelaskan banyak. "Kami belum bisa jawab akan berkantor di mana nanti. Tapi kami sudah punya persiapan, hanya saja untuk detailnya silahkan konfirmasi ke Ketua DPD Golkar Samarinda," tandasnya.

Andi Harun apresiasi tindakan DPD Golkar Samarinda

Terpisah, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memberikan apresiasi terhadap pengurus DPD Partai Golkar Samarinda. Menurutnya, para pengurus partai adalah kesatria.

"Penyerahannya berlangsung secara kekeluargaan. Saat ini, bangunan tersebut telah dikunci dan diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda," jelasnya.

Orang nomor satu di Kota Tepian itu menerangkan, sebenarnya pengurus Golkar ingin mengambil opsi pembelian bangunan. Hal ini berdasarkan audiensi antara dirinya dengan perwakilan pengurus.

Namun, Pemkot Samarinda harus berkoordinasi terlebih dahulu, apakah opsi pembelian ini tidak menyalahi aturan perundang-undangan.s

"Jika diperkenankan, maka nantinya proses pembelian akan dibuka melalui jalur lelang. Tapi kita lihat saja nanti prosesnya seperti apa," tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Harun berencana menempatkan Dinas Kearsipan untuk mengisi gedung tersebut. Dia mengatakan, banyak instansi di lingkungan Pemkot Samarinda yang masih menyewa gedung sebagai kantor mereka.

Penulis: Fajar

Editor: Maul