News
PPDB Sistem Zonasi Dikritisi, DPRD Kaltim Minta Kebijakan Disesuaikan Wilayah
Advertorial
Foto: Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (KPFM/Fajar)
968kpfm, Samarinda - Pergantian Presiden RI dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto membuat jumlah kementerian pada kabinet Presiden terbaru menjadi lebih banyak. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dengan bergantinya menteri yang dipilih membuat beberapa kebijakan di sektor pendidikan yang dulu diterapkan akan dievaluasi. Salah satunya kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Rencananya, hasil evaluasi akan diumumkan pada Februari 2025.
Merespon hal tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menyampaikan, meskipun sistem ini memiliki niat untuk menciptakan pemerataan pendidikan, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif dan belum sesuai dengan kebutuhan di berbagai daerah.
"Saya melihat kebijakan zonasi ini baik secara konsep, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama dengan Pulau Jawa," imbuh Sapto.
Politisi Golkar ini menambahkan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan sistem PPDB, termasuk jalur afirmasi, prestasi, dan zonasi. Menurutnya, kebijakan ini perlu ditinjau kembali agar benar-benar berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan.
"Dengan sistem ini, konsep sekolah favorit seharusnya hilang. Tetapi kenyataannya belum efektif. Masih banyak yang merasa sistem ini tidak adil," ungkapnya.
Hal ini diperparah dengan kesenjangan fasilitas dan sumber daya antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil yang seringkali menghambat tujuan pemerataan pendidikan. Sebagai contoh, program SMK Pusat Keunggulan dari Kemendikbudristek yang belum sepenuhnya menjangkau semua wilayah secara merata.
“Tidak semua daerah memiliki kualitas pendidikan yang setara. Jadi, kebijakan ini tidak bisa dipaksakan jika belum diimbangi dengan pemerataan fasilitas dan kualitas,” tegas Sapto.
Lebih lanjut, Sapto berharap, pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan zonasi agar sistem pendidikan di Indonesia benar-benar inklusif dan mendukung perkembangan pendidikan di semua daerah.
Penulis: Fajar
Editor: Maul