968kpfm, Samarinda - Anggota DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap peraturan daerah (perda) yang tidak berjalan optimal.

Menurut legislator Karang Paci dari Fraksi Golkar ini, perda yang kurang efektif pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim untuk ditinjau kembali.

“Dalam proses penyusunan perda, banyak waktu, tenaga, dan anggaran yang dikeluarkan. Namun, sayangnya tidak semua perda bisa ditegakkan secara maksimal, terutama terkait sanksi bagi pelanggaran regulasi,” ungkap Yusuf, Kamis (28/11).

Yusuf menegaskan bahwa Bapemperda harus lebih selektif dalam membuat maupun mengesahkan raperda agar aturan yang dikeluarkan benar-benar relevan dan dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

"Lebih baik memiliki sedikit perda, tetapi implementasinya maksimal, daripada banyak perda yang hanya menjadi dokumen tanpa fungsi nyata," tegasnya.

Legislator daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan ini juga mengingatkan Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota agar serius memanfaatkan perda yang sudah disahkan. Ia menilai, setiap perda seharusnya dijalankan dengan konsisten, tidak hanya sekadar diterapkan pada momen tertentu.

"Terlalu banyak perda yang dibuat tapi tidak diterapkan secara serius. Jangan buang-buang anggaran dan waktu untuk mengesahkan aturan yang akhirnya tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yusuf berharap pemerintah memiliki mekanisme yang efektif untuk memantau pelaksanaan perda secara rutin. Menurutnya, perda harus menjadi solusi bagi masyarakat sekaligus mendukung kinerja pemerintah.

"Perda dibuat untuk memberikan manfaat nyata. Jadi, penerapannya harus dilakukan setiap saat, bukan hanya di waktu-waktu tertentu," tandasnya.

Penulis: Fajar
Editor: Maul