968kpfm, Samarinda – Menjelang bulan suci Ramadhan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim menggelar High Level Meeting (HLM) di Kantor Gubernur Kaltim pada Senin, 10 Maret 2025.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari jajaran pemerintahan hingga tokoh masyarakat.

Agenda utama yang dibahas adalah strategi pengendalian inflasi selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta penyusunan roadmap inflasi 2025-2027.

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim, Budi Widihartanto, dijelaskan bahwa stabilitas harga menjadi perhatian utama.

“Kita perlu memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif atau yang kita kenal sebagai strategi 4K. Ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi juga membutuhkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Budi.

Peran Ulama dalam Edukasi Ekonomi

Salah satu inisiatif menarik dalam upaya pengendalian inflasi kali ini adalah gerakan Ulama Peduli Inflasi 1446 H/2025 M. Program ini mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar berbelanja dan berjualan secara bijak selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Dalam kesempatan ini, dilakukan penandatanganan komitmen seruan bersama antara Gubernur Kaltim, KPwBI Kaltim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim. Seruan tersebut mengajak masyarakat untuk:

1. Berbelanja sesuai kebutuhan, menghindari pembelian berlebihan (panic buying), serta memilih produk halal dan baik (thayyib).

2. Bagi pelaku usaha, tidak menaikkan harga secara berlebihan dan memastikan barang yang dijual layak konsumsi.

3. Menghindari praktik penimbunan barang.

4. Mengalokasikan sebagian pendapatan untuk Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf (ZISWAF) guna membantu ketahanan pangan.

5. Mendorong penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS untuk efisiensi ekonomi.

“Kolaborasi dengan ulama ini penting karena dakwah memiliki kekuatan tersendiri dalam membangun kesadaran ekonomi masyarakat,” ungkap Budi Widihartanto.

Ketahanan Pangan dan Swasembada Beras

Selain komunikasi persuasif, TPID Kaltim juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dengan menggandeng Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura serta Korem 091/ASN. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah optimalisasi lahan pertanian di Samarinda untuk mendukung produksi pangan lokal.

Pemerintah juga memperkuat komitmen dengan Bulog Kaltim-Kaltara dalam penyerapan Gabah Kering Giling (GKG) dan beras untuk mempercepat swasembada pangan di wilayah ini. “Jika suplai terjaga, harga pun bisa stabil. Ini bagian dari langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali,” tambah Budi.

Sinergi Berkelanjutan

Langkah-langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjang pengendalian inflasi di Kaltim. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

“Inflasi yang terkendali bukan sekadar angka di laporan, tapi juga dampaknya nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat, kita bisa memastikan harga tetap stabil, daya beli masyarakat terjaga, dan ekonomi daerah semakin tumbuh,” pungkas Budi.

Ke depan, upaya ini diharapkan tidak hanya menjaga kestabilan harga di momen HBKN, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif di Kalimantan Timur.

Penulis: Maul