News
Hapus Ego Sektoral, DPRD Kaltim Ingin Sinergi Keamanan Jadi Agenda Nyata
Advertorial
Foto: Anggota DPRD Kaltim, bersama jajaran Forkopimda dalam Pengarahan Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah di Balai Mufakat, Rumah Jabatan Bupati Berau. (Ist)
968kpfm, Berau - Tantangan keamanan di wilayah utara Kaltim menjadi perhatian serius dalam forum pengarahan sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah yang digelar di Balai Mufakat, Rumah Jabatan Bupati Berau, Rabu (16/7).
Hadir dalam agenda ini Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur, Seno Aji, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, serta unsur Forkopimda dan DPRD Kaltim.
Tiga legislator dari DPRD Provinsi Kaltim, yakni Syarifatul Sya’diah, Husin Djufrie, dan Apansyah, hadir sebagai representasi legislatif yang mendorong kolaborasi lintas sektor tak hanya berhenti pada simbol dan seremonial, tetapi juga melebur dalam kebijakan nyata.
Husin Djufrie menegaskan pentingnya menjaga posisi strategis Berau yang berbatasan langsung dengan wilayah laut internasional.
“Berau tak boleh dipandang sebelah mata. Potensi ekonominya besar, tapi tantangan keamanannya juga nyata. Kalau tidak ada sinergi yang kuat, kita bisa kecolongan dari sisi pertahanan dan investasi,” kata Husin.
Ia menambahkan, keberadaan DPRD bukan sekadar pengawas anggaran, tapi juga katalisator yang mempertemukan kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat.
“Kebijakan keamanan harus berbasis realitas lapangan, bukan hanya laporan di atas kertas. DPRD harus dilibatkan sejak perencanaan, bukan setelah masalah muncul,” ujarnya.
Sementara itu, Syarifatul Sya’diah menyoroti pentingnya peran perempuan dalam diskursus keamanan dan pembangunan wilayah perbatasan. Ia mendorong agar masyarakat sipil, termasuk kelompok perempuan dan pemuda, diberi ruang lebih dalam forum-forum kebijakan daerah.
“Ketahanan sosial juga bagian dari keamanan. Kalau warganya merasa aman dan dilibatkan, maka wilayah itu kuat dari dalam,” ungkapnya.
Forum ini turut menggarisbawahi perlunya penguatan koordinasi kelembagaan agar tidak terjebak dalam ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. DPRD Kaltim mendorong dibentuknya mekanisme terpadu lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah strategis seperti Berau.
Penulis: Fajar
Editor: Maul