968kpfm, Samarinda - Pemprov dan DPRD Kaltim menandatangani persetujuan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna ke-30 yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim pada Senin (26/8).

Ditemui usai rapat paripurna, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyampaikan bahwa terdapat penambahan sebesar Rp 1,5 triliun pada APBD Perubahan Kaltim 2024. Sebelumnya pada APBD Murni 2024, Kaltim memiliki anggaran sebesar Rp 20,67 triliun. Namun dengan adanya penambahan Rp 1,5 triliun, maka APBD Perubahan Kaltim 2024 menjadi Rp 22,19 triliun.

"Secara umum tidak begitu signifikan kenaikannya karena anggaran kita juga tidak begitu banyak. Tapi saya mengapresiasi langkah-langkah dari DPRD dalam melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik, sehingga proses penyelesaian ini bisa kita lakukan secara lebih tepat sasaran dan juga lebih lancar," ucap Akmal Malik, Senin (26/8).

Akmal memaparkan, dari sisi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan bersumber dari pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 21,22 triliun. Hal itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 9,98 triliun, pendapatan transfer Rp 11,03 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 202 miliar, serta penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 976 miliar.

Sementara dari sisi pengeluaran, yakni belanja daerah direncanakan Rp 22,19 triliun terdiri dari belanja operasional Rp 10,05 triliun untuk belanja pegawai, belanja jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal direncanakan Rp 5,28 triliun yang dialokasi untuk belanja modal tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan irigasi, aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 63,91 miliar yang semula Rp 343 miliar.

Akmal membeberkan, penurunan distribusi belanja tidak terduga dilakukan dalam rangka optimalisasi belanja pemerintah daerah, sebagai upaya memaksimalkan penggunaan anggaran daerah agar lebih efektif dan efesien. Adapun anggaran tersebut akan diarahkan pada kegiatan yang mendorong peningkatan ekonomi daerah dan juga kebutuhan sosial kemasyarakatan.

"Kami tentunya akan fokus pada kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.

Selain itu, ada pula belanja transfer sebesar Rp 6,79 triliun yang terdiri dari belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten dan kota se-Kaltim. Akmal berpesan, sinergi yang baik antara Pemprov dan DPRD Kaltim harus terus ditingkatkan sehingga dapat mewujudkan arsitektur APBD yang sehat, berkeadilan serta bermanfaat bagi masyarakat di Benua Etam.

Penulis: Fajar
Editor: Maul